Undang Undang Hukum Forex Di Indonesia Dan Dalam Islam

Undang Undang Hukum Forex Di Indonesia Dan Dalam Islam

Dalam melakukan segala hal, tentu kita ingin agar hal tersebut memiliki sebuah perlindungan hukum atau tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan adanya kepastian tentang hukum yang kita lakukan, kita bisa memanfaatkan hukum tersebut jika terjadi sebuah masalah di kemudian hari. Dunia pasar modal juga memiliki hukumnya tersendiri, salah satunya adalah hukum forex.

Dalam perkembangannya, forex semakin lama semakin diminati oleh investor. Hal ini membuat keberadaan investor semakin banyak dan tingkat kejahatan penipuan pun juga semakin tinggi. Baik dari kalangan masyarakat awam, artis, hingga pebisnis pernah mencoba memasuki atau tertipu dalam dunia forex. Maka dari itu, idealnya pemerintah selalu berusaha untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap pedagang forex.

Forex di Indonesia sudah cukup diakui oleh pemerintah. Hal ini bisa kita lihat dari pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan forex itu sendiri dan juga institusinya. Selain dari segi peraturan pemerintah, perdagangan forex sendiri juga mendapatkan perhatian di dunia Islam dan juga terdapat hukum forex Islam.

Hukum Forex Di Indonesia

Jika anda bertanya bagaimanakah hukum main trading atau trading forex di Indonesia dan seberapa ketatkah pengawasannya, maka bisa saya pastikan bahwa pemerintah sudah memiliki hukum dari tingkat undang-undang hingga keputusan presiden yang mengatur tentang perdagangan forex.

Hukum Forex Di Indonesia

  • Perundang-Undangan

Seperti namanya, hukum main forex yang satu ini adalah yang tertinggi yang ada di Indonesia. Terdapat dua buah undang-undang yang memayungi trading forex, yaitu UU nomor 32 tahun 1997 dan UU nomor 11 tahun 2011. UU nomor 32 tahun 1997 adalah undang-undang pertama yang mengatur perdagangan atau investasi finansial. Isinya mengatur tentang definisi dari perdagangan komoditi (saham, forex, tambang, dsb), institusi yang berwenang, persyaratan yang harus dipenuhi oleh broker maupun investor.

Perundang-Undangan

Kop UU nomor 10 tahun 2011

Kemudian pada tahun 2011, dikeluarkanlah undang-undang baru tentang perdagangan komoditi yaitu UU nomor 11 tahun 2011. Hal yang baru dari undang-undang ini adalah penjelasan atau pemberian detail tentang hak-hak yang dimiliki oleh investor dan juga memperketat persyaratan tentang izin agen broker.

  • Peraturan Pemerintah

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, juga ditopang oleh peraturan-peraturan dari tingkat lainnya. Salah satunya adalah peraturan pemerintah.

Di peraturan pemerintah, hukum main trading sudah dikeluarkan sebanyak 4 kali. PP nomor 9 tahun 1999, PP nomor 10 tahun 1999, PP nomor 31 tahun 2011, dan PP nomor 49 tahun 2014.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

PP nomor 9 tahun 1999 mengatur lebih detail mengenai broker dan investor mengenai sanksi administratif dan pencabutan perizinan dari agen broker.

PP nomor 10 tahun 1999 mengatur tentang pemeriksaan atau investigasi dalam segala hal yang berkaitan dengan hukum trading yang sudah ada.

Untuk PP nomor 31 tahun 2011 sendiri, tidak mempunyai dampak langsung dan hanya berisikan tentang pencabutan PP nomor 17 tahun 2009.

Peraturan pemerintah yang paling baru saat ini, yaitu PP nomor 49 tahun 2014 mengatur lebih ketat, tentang perizinan dan persyaratan dalam mendirikan agen broker di Indonesia.

  • Keputusan Presiden

Hingga saat ini, hanya terdapat 3 Keputusan Presiden yang dikeluarkan mengenai dunia trading. 3 Keputusan Presiden ini adalah KePres nomor 12 tahun 1999, KePres nomor 73 tahun 2000, dan KePres nomor 119 tahun 2001. Hanya saja, dari tiga Keputusan Presiden ini, tidak ada yang berkaitan dengan trading forex. Di dalam ketiga Keputusan Presiden ini lebih mengatur terhadap barang komoditas yang bisa diperdagangkan di dunia trading Indonesia.

  • Keputusan/Peraturan Menteri

Keputusan atau Peraturan Menteri adalah peraturan yang paling banyak dalam mengatur dunia trading. Kementerian yang berpengaruh dalam menerbitkan keputusan atau peraturan ini adalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Hingga saat ini, sudah ada 10 keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian baik Perdagangan maupun Perindustrian.

Keputusan atau peraturan yang merangkul hukum trading forex sendiri lebih banyak dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian lebih mengarah kepada produk komoditas.

Keputusan/Peraturan Menteri Keputusan/Peraturan Menteri

Logo Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan

Hukum Forex Islam

Dalam melihat bagaimana Islam memandang trading forex, kita harus mencari dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam melihatnya. Menurut prinsip mu’amalah syari’ah, transaksi jual beli mata uang yang disamakan dengan emas atau perak harus dilakukan dengan cara kontan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar terhindar dari riba. Dalam Islam, terdapat enam macam jual beli yang memiliki potensi untuk terjadi riba.

Rasulullah bersabda: “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir (jenis gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dalam hal sejenis dan sama haruslah secara kontan (yadan biyadin/naqdan). Maka apabila berbeda jenisnya, jual lah sekehendak kalian dengan syarat secara kontan.” (HR. Muslim).

Dari Hadits di atas, bisa disimpulkan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menukarkan emas atau perak dengan yang sejenis kecuali sama jumlahnya. Hanya saja, jika jenisnya berbeda, diperbolehkan untuk melakukan penukaran dengan syarat harus secara tunai atau ditempat. Selain unsur riba, yang perlu diperhatikan untuk tidak melanggar hukum syari’ah adalah spekulasi judi (masyir), dan manipulasi atau penipuan (gharar).

Hukum Forex Islam

Hukum Forex Dalam Islam

  • Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa tahun 2002 mengenai hukum forex dalam Islam, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional nomor :28/DSN-MUI/III/2002 tentang Sharaf. Ada empat poin yang dicantumkan di dalam fatwa tersebut: tidak digunakan untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga, perdagangan mata uang yang sama harus dilakukan dengan nilai yang sama dan tunai, dan mata uang yang berbeda disesuaikan dengan kurs dan secara tunai.

Berdasarkan dengan fatwa dan hadits di atas, barulah kita bisa melihat bagaimana status jenis transaksi forex melalui hukum forex dalam Islam:

  • Transaksi Spot – Dalam hukum forex dalam Islam, transaksi jenis ini diperbolehkan. Ini dikarenakan tidak mengandung elemen riba dan transaksinya yang dilakukan secara kontan.
  • Transaksi Forward – Dalam hukum forex dalam Islam, transaksi jenis ini diharamkan. Ini disebabkan oleh sistem transaksi ini yang menggunakan harga andai-andai dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari.
  • Transaksi Swap – Dalam hukum forex dalam Islam, transaksi jenis ini diharamkan. Ini dikarenakan dalam transaksi ini mengandung unsur spekulasi mengenai harga atau masyir.
  • Transaksi Option – Dalam hukum forex dalam Islam, jenis transaksi ini juga diharamkan dengan alasan yang sama seperti transaksi swap, yaitu mengandung masyir atau spekulasi mengenai harga.